Palembang, 10 Mei 2025 – Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan menggelar rapat virtual melalui Zoom Meeting bersama seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sumatera Selatan pada Jumat (10/5). Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel dan diikuti oleh seluruh jajaran pemasyarakatan di wilayah tersebut.

Dalam arahannya, Kakanwil menyampaikan sejumlah instruksi penting terkait peningkatan layanan dan penguatan pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah pelaksanaan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan penyeragaman harga kantin di seluruh lapas dan rutan sebagai langkah pencegahan potensi gangguan keamanan.

“Samakan harga kantin sesuai instruksi Dirjenpas. Jangan sampai perbedaan harga memicu keresahan dan keributan. Ini adalah langkah preventif yang harus segera dilaksanakan,” tegas Kakanwil. Batas waktu penyesuaian harga ditetapkan hingga 7 Juni 2025.

Selain itu, Kakanwil menegaskan larangan terhadap praktik pungutan liar dan hutang budi dalam pelaksanaan tugas. Ia juga mendorong peningkatan kewenangan Petugas Pintu Utama (P2U) agar dapat bertindak lebih tegas dalam memeriksa setiap pegawai yang masuk ke area lapas/rutan demi menjaga integritas dan keamanan.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa sebanyak 65 narapidana dari Lapas Muara Beliti telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Pemindahan ini merupakan langkah penanganan lanjutan atas kerusuhan yang terjadi pada 8 Mei 2025 serta bagian dari strategi pengelolaan narapidana berisiko tinggi.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan, Direktur Kepatuhan Internal (Dirpatnal), Lilik Sujandi, yang memberikan arahan langsung dari Lapas Kelas IIA Lubuklinggau. Ia menekankan kembali pentingnya menyamakan harga kantin, serta mengatur keberadaan televisi dalam lapas dan rutan agar tetap terkontrol dan tidak mengganggu ketertiban.

Rapat ini menegaskan komitmen Kanwil Ditjenpas Sumsel dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan humanis melalui peningkatan pengawasan serta pelayanan yang transparan dan akuntabel.