Palembang, 29 Oktober 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan melalui Tim Perencanaan dan Reformasi Birokrasi (RB) mendampingi verifikasi lapangan nominasi Anugerah Pembangunan Budaya Integritas (APBI) Madya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, Kamis (29/10). Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi penerapan budaya integritas, kualitas pelayanan publik, serta akuntabilitas tata kelola pada satuan kerja pemasyarakatan.

Verifikasi dilaksanakan oleh Tim Penilaian Mandiri (TPM) dari Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penilaian mencakup pemaparan profil dan program kerja satuan kerja, pemeriksaan dokumen pendukung, serta peninjauan langsung terhadap fasilitas pelayanan dan pembinaan. Tim juga melakukan wawancara dengan pegawai, pengguna layanan, dan Warga Binaan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi dan pelaksanaan di lapangan.

Aspek yang ditinjau meliputi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), layanan informasi dan pengaduan, fasilitas ramah kelompok rentan, layanan kesehatan, serta sarana pembinaan kepribadian dan kemandirian. Evaluasi turut menyoroti transparansi pelayanan, optimalisasi layanan digital, keamanan dan validitas data, serta penguatan dokumentasi hasil pembinaan.

Dalam verifikasi tersebut, tim penilai memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan, antara lain peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, pemisahan register pengaduan dan layanan informasi untuk menjaga kerahasiaan, penyusunan standar operasional prosedur layanan bayi dan anak bawaan Warga Binaan, serta penguatan transparansi premi dan upah kerja produktif. Optimalisasi kerja sama melalui nota kesepahaman dan dokumentasi kisah sukses mantan Warga Binaan juga menjadi bagian dari evaluasi.

Kanwil Ditjenpas Sumsel melalui Tim Perencanaan dan RB mendukung tindak lanjut hasil evaluasi melalui penyusunan rencana aksi dan pemantauan perbaikan secara berkala. Langkah ini diharapkan memperkuat penerapan budaya integritas di LPP Perempuan Kelas IIA Palembang sekaligus mendorong pelayanan pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan akuntabel.