Palembang, 11 November 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan terus mendorong optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penguatan penggunaan aplikasi STAR-Proaksi. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan penguatan aplikasi STAR-Proaksi yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang Audiensi Kanwil Ditjenpas Sumsel.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai fungsi dan manfaat aplikasi STAR-Proaksi, tata cara penggunaan, mekanisme penginputan data, serta pemanfaatan berbagai fitur yang tersedia. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan pendampingan dan koordinasi untuk memastikan setiap unit kerja mampu mengoperasikan aplikasi secara optimal, tepat, dan sesuai ketentuan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab guna membahas berbagai kendala dalam proses penginputan dan pengunggahan data dukung.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian pengunggahan data dukung Kanwil Ditjenpas Sumsel berada pada peringkat ke-6 per Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa batas akhir pengunggahan data dukung (cut off) ditetapkan pada Jumat (13/11/2026). Setiap unit kerja juga diingatkan untuk melengkapi data statistik, termasuk mengisi angka 0 apabila tidak terdapat kegiatan, disertai surat pernyataan tidak ada kegiatan. Pengisian profil unit kerja wajib dilakukan setiap bulan, sementara pemenuhan data dukung pembinaan kemandirian menjadi prioritas. Adapun dokumen pendukung tidak diwajibkan mengikuti format baku tertentu.

Melalui penguatan ini, Kanwil Ditjenpas Sumsel akan segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mempercepat penyelesaian pengunggahan, melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta meningkatkan koordinasi dan pemantauan secara berkala. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong capaian pengunggahan data dukung hingga 100 persen sekaligus meningkatkan peringkat Kanwil Ditjenpas Sumsel. Dengan demikian, implementasi STAR-Proaksi dapat berjalan semakin optimal sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja organisasi.