Palembang, 12 November 2026 – Memastikan tahanan memperoleh akses terhadap pendampingan hukum, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan memperkuat fasilitasi pendampingan litigasi melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Firma Hukum. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan fasilitasi pendampingan litigasi bagi tahanan yang berlangsung di Aula Kanwil Ditjenpas Sumsel, Kamis (12/11), dengan melibatkan perwakilan UPT Pemasyarakatan se-Sumatera Selatan yang membidangi pelayanan tahanan.

Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel, Dr. Gun Gun Gunawan, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa fasilitasi pendampingan hukum merupakan bagian penting dari pemenuhan hak-hak tahanan. Jajaran Pemasyarakatan perlu memastikan pelayanan kepada tahanan berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, termasuk dalam memberikan akses terhadap bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia, Mishbahuddin, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Asnedi dan Rinaldi Wijaya. Materi mencakup mekanisme fasilitasi pendampingan litigasi oleh LBH dan Firma Hukum serta pemahaman petugas mengenai pelaksanaan pelayanan hukum bagi tahanan.

Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta juga memperoleh kesempatan untuk memperdalam pemahaman serta membahas berbagai aspek pelaksanaan fasilitasi pendampingan hukum di masing-masing UPT.

Penguatan layanan tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam mendorong penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

Kanwil Ditjenpas Sumsel selanjutnya mendorong seluruh UPT untuk mengoptimalkan koordinasi dengan LBH dan Firma Hukum serta memastikan fasilitasi pendampingan litigasi dapat terlaksana sesuai kebutuhan dan ketentuan. Dengan demikian, akses terhadap bantuan hukum bagi tahanan semakin terbuka dan hak-hak hukum mereka tetap terlindungi.