Palembang, 28 Oktober 2025 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Zulkifli didampingi Ketua Tim SDM dan staf mengikuti kegiatan Sosialisasi Program Kerja Sama Kelas Hukum antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti oleh perwakilan dari Unit Utama, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.

Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta menghadirkan narasumber dari STIH Litigasi dan Yayasan Pengayoman.

Dalam kesempatan tersebut, pihak STIH Litigasi memberikan pemaparan mengenai program kerja sama di bidang pendidikan hukum yang memberikan kesempatan bagi ASN dan CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang Sarjana Hukum (S1) maupun Diploma Tiga (D3).
Adapun Program Studi S1 di STIH Litigasi telah terakreditasi “Baik Sekali”, sedangkan Program Studi D3 terakreditasi “Baik”.

Selain itu, narasumber juga menjelaskan mekanisme penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2025/2026, termasuk jalur pendaftaran reguler dan konversi, sistem perkuliahan kombinasi daring-luring (49% online dan 51% offline), serta rincian biaya pendidikan.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan interaktif. Para ASN dan CPNS menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program ini, terutama karena memberikan peluang peningkatan kompetensi dan pengetahuan di bidang hukum yang relevan dengan tugas dan fungsi di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan ASN dan CPNS di lingkungan Pemasyarakatan dapat memanfaatkan peluang pendidikan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Selain itu, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Selatan akan melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak STIH Litigasi terkait teknis pendaftaran dan penyelenggaraan perkuliahan.