Palembang, 1 September 2026 — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sumatera Selatan, Yulius Sahruzah menghadiri kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Strategi Mewujudkan Peningkatan Akses Bantuan Hukum yang Berkeadilan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Kategori Miskin dan Kelompok Rentan dalam Kaitannya dengan Capaian Nilai Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2026 di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan yang berlangsung di Griya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang ini menjadi momentum memperkuat sinergi antarlembaga dalam memastikan setiap tahanan dan warga binaan, khususnya kelompok miskin dan rentan, memperoleh akses bantuan hukum secara adil dan optimal.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua STIHPADA Palembang, Dr. Firman Freaddy Busroh, yang dilanjutkan dengan sambutan Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Dr. Nofli diwakili oleh Asdep Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum, Dr. Setyo, serta sambutan Kakanwil Ditjenpas Sumsel, Yulius Sahruzah. Dalam kesempatan tersebut, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu fokus utama guna memperluas jangkauan layanan bantuan hukum sekaligus mendukung peningkatan kualitas pembangunan hukum di Sumatera Selatan.

Sejumlah narasumber turut memberikan perspektif dan penguatan dalam kegiatan ini, di antaranya Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak, Masjuno; LBH Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA, Redho Junaidi; Kanwil Kemenkum Sumsel, H. Asnedi; Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Marselino Latuputty; serta Kanwil Ditjenpas Sumsel, Joni Ihsan. Berbagai pemaparan tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman bersama mengenai strategi, mekanisme, serta langkah konkret dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi tahanan dan warga binaan yang membutuhkan.

Kegiatan diikuti oleh perwakilan Lapas, Rutan, dan LPKA se-Sumatera Selatan, serta mahasiswa dari STIHPADA, Universitas Sriwijaya, UIN Raden Fatah, Universitas Palembang, dan Universitas Muhammadiyah Palembang, baik secara langsung maupun virtual melalui Zoom Meeting. Melalui forum sinkronisasi dan koordinasi ini, sinergi lintas sektor diharapkan semakin kuat sehingga akses bantuan hukum dapat hadir secara nyata, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh tahanan dan warga binaan, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2026.