Palembang, 26 Mei 2026 — Komitmen memperkuat transformasi pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan akuntabel terus ditegaskan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Bidang Pemasyarakatan yang digelar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara nasional pada Senin (26/5).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Erwedi Supriyatno, bersama jajaran Kanwil Ditjenpas Sumsel mengikuti kegiatan tersebut secara virtual melalui Zoom Meeting dari Palembang, Sumatera Selatan.

Rapat yang diikuti seluruh jajaran pemasyarakatan se-Indonesia ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi nasional, mengevaluasi capaian kinerja, sekaligus menyatukan langkah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di berbagai wilayah.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemasyarakatan atas dedikasi dan kerja nyata dalam menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengenai kondisi terkini pemasyarakatan nasional. Dalam paparannya, disampaikan sejumlah perkembangan strategis, capaian kinerja, hingga langkah-langkah penguatan yang terus dilakukan untuk mendorong sistem pemasyarakatan yang semakin modern, transparan, dan berorientasi pada pembinaan.

Melalui forum evaluasi nasional ini, Kanwil Ditjenpas Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penuh program dan kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk penguatan keamanan, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pembinaan warga binaan, serta pembangunan budaya kerja yang berintegritas.

Partisipasi aktif Kanwil Ditjenpas Sumsel dalam rapat analisis dan evaluasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah Sumatera Selatan berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan sistem pemasyarakatan Indonesia secara berkelanjutan.